+86-21-58386256
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL …
  • melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar Operasional Standar Prosedur Administrasi Pemerintahan(selanj utnya disebut dengan SOPAP ) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan » Program ...
  • Fisika Dasar IA: 4: FI1201: Fisika Dasar IIA: 4: Elementary Physics IA: Elementary Physics IIA: KI1101: Kimia Dasar IA: 3: KI1201: Kimia Dasar IIA: 3: Basic Chemistry IA: Basic Chemistry IIA: KU1101: Pengantar Rekayasa & Desain I: 2: KU1201: Pengantar Rekayasa & Desain II: 2: Introduction to Design and Engineering I: Introduction to Design and ...
TATA CARA DAN TATA LAKSANA KEPABEAN DALA - 123dok.com
  • tata cara dan tata laksana kepabean dala . 24 0 0 0 0
TEKNIK PERTAMBANGAN – Fakultas Teknik Universitas Lambung ...
  • Teknik Pertambangan adalah salah satu Program Studi (PS) dibawah Fakultas Teknik Unlam. Program Studi ini berdiri berdasarkan SK Dirjen DIKTI No.3804/D/T/2004 tanggal 21 September 2004. Izin operasional ini telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan SK dengan nomor 2481/D/T/2007 23 Agustus 2007 yang kemudian diperpanjang kembali ...
Pp 55 tahun_2010 - SlideShare
  • Jun 13, 2013· Pp 55 tahun_2010 1. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 55 TAHUN 2010TENTANGPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAANUSAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …
1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN - Weebly
  • Hukum Tata Negara ialah ketentuan yang mengatur bagaimana susunan Negara dan peralatannya dan mengatur wewenang dari peralatan-peralatan Negara itu. Contoh :Apakah Pemerintah Pusat, dan apakah Pemerintah Daerah? ... RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN UMUM Dasar perbedaan UU 1/1967 dengan Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum
KISI KISI USBN SMK Dasar dasar Tata Kecantikan
  • Dasar Kecantikan Kulit . Dasar Kecantikan Rambut Menentukan cara pembersihan dan sanitasi peralatan serta ruang kecantikan. tepat sesuai kondisi wajah pelanggan o tahapan dalam . pelaksanaaan rias wajah sehari-hari o persiapan pribadi . bagi seorang beauticien o penataan hairpiece Memilih: o pengeringan . rambut blow dry o gerakan
(DOC) Analisis Tata Laksana Kegiatan Pertambangan Batu ...
  • Analisis Tata Laksana Kegiatan Pertambangan Batu Bara terhadap Meningkatnya Frekuensi Peristiwa Banjir di Kota Samarinda (Makalah ini disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan) Disusun oleh: Aisyah Wulansari Rahajeng 4 DASAR KESLING-A Senin, 07.00-08.40 / RK 3 Dosen Pengampu Mata Kuliah : Rahayu Sri Pujiati, S.KM., M.Kes. Anita Dewi …
Penataan Tata Laksana | Reformasi Birokrasi Badan POM RI
  • May 11, 2021· Download: Capaian Penataan Tata Laksana TW III 2018.ppt. Capaian Penguatan Tata Laksana 2018 dan TW I 2019.pptx. Capaian Penguatan Tata Laksana TW II 2019.pptx. Sosialisasi Reformasi Birokrasi_Penataan Tatalaksana BPOM 2020.pdf. Rancangan Roadmap RB Pokja Tatalaksana 2020.pptx. Progres Pelaksanaan RB Tahun 2020 Pokja Penataan Tata Laksana.pptx.
Penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik
  • b. Penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi. c. Penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum. 10. Bidang Kesehatan a. Penetapan standar nilai gizi d
Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan
  • Penghitungan ekspor-impor barang luar negeri atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000, menggunakan pendekatan deflator. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga per Unit (2000=100) yang digerakkan dengan laju "IHPB tertimbang Ekspor-Impor (2000=100)" per kelompok komoditas barang dalam Tabel SUT.
Manajemen Tata Laksana Sekolah - RUMAH BUKU
  • Isi. 1.Arti, fungsi dan Ruang Lingkup Tata Usaha Sekolah. Inti dari kegiatan-kegiatan tata usaha mencakup 6 pola perbuatan (fungsi), yaitu: 1. Menghimpun: yaitu kegiatan-kegiatan mencari data, mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada, sehingga siap untuk dipergunakan bilamana diperlukan. 2.
BAB I PENDAHULUAN 4. Latar Belakang - Unissula
  • buruh/penambang, pemodal, penyedia peralatan dan angkutan,serta pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI). 6Makalah: Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil, Danny Z . Herman, Penyelidik Bumi Madya Kelompok Kerja ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
  • Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); ... TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Bagian Kesatu Umum
AMDAL – Latar Belakang, Tujuan, Kegunaan, dan Dasar ...
  • Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 103.K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi. Keputusan Menteri PU. No 58/KPTS/1995 Petunjuk Tata Laksana AMDAL Bidang Pekerjaan Umum.
Balai Diklat Tambang Bawah Tanah – Kementerian Energi dan ...
  • 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 ... pertambangan 2.1 Filosofi dasar keselamatan pertambangan dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang -undangan . ... 2. Peralatan dan Perlengkapan 2.1 Peralatan (Tidak ada.) - 14 -
Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2006 – Keuangan Negara
  • Apr 26, 2018· Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak tertentu tahun anggaran 2006. 16/PMK.04/2006: Kenaikan harga dasar hasil tembakau. 17/PMK.04/2006: Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau. 28/PMK.03/2006
Daftar Penerbit Peraturan - Menteri Perdagangan ...
  • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
SEMUA TENTANG MAKALAH: MAKALAH PERTAMBANGAN
  • Aug 02, 2017· Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya dan peraturan pertambangan adalah : Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat 3 : "Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.
Bab KELEMBAGAAN DAERAH DAN RENCANA PENINGKATAN …
  • Peralatan dan Perbengkelan. ... Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup a. Dasar Hukum Pembentukan dan Perangkat Kerja Dinas ... Tugas Pokok, Fungsi, Tata Laksana Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
Modul Kuliah Geologi Tambang Versi Premium
  • Kuliah di Jurusan Teknik Geologi atau Pertambangan memang penuh dengan tantangan, padatnya jadwal perkuliahan atau praktikum, tugas yang menumpuk dari dosen, membuat proposal atau laporan kuliah lapangan ataupun tugas akhir memicu para mahasiswa di jurusan ini untuk cenderung stress dan banyak tekanan. Kurangnya literatur, daftar bacaan dan modul perkuliahan bisa menyebabkan para …
BAB VII ELEMBAGAAN AERAH DAN RENCANA
  • Tugas Pokok, Fungsi, Tata Laksana Kerja dan Struktur Organisasi BP3D ... Bidang Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya serta Peralatan dan Perbengkelan. ... Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup a. Dasar Hukum Pembentukan dan Perangkat Kerja Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
Peraturan Dirjen Bea Cukai - Tata Laksana Pengeluaran ...
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-15/BC/2016 Nomor PER-15/BC/2016, Tanggal 29-Apr-2016
Directorate General of Customs and Excise
  • subbagian tata laksana ii subbagian pengembangan profesi kepabeanan dan cukai ... seksi evaluasi dan harmonisasi kebijakan fasilitas pertambangan. seksi fasilitas impor tujuan ekspor pembebasan ... subdirektorat tarif cukai dan harga dasar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
  • pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pasal 5 (1) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. pedoman tata laksana; dan b. pedoman pelaksanaan. (2) Pedoman . . .
DEWAN KOMISARIS DIREKSI Hendi Prio Santoso Mukhamad …
  • tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara 4. Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Nomor 18 tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Dr. …
Fasgab-Jul'06
  • dasar hukum. undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. undang-undang/ peraturan lain yang pelaksanaannya "dititipkan" kepada direktorat jenderal bea dan cukai.
Organisasi dan Tata Kerja - SlideShare
  • May 02, 2016· 2. Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cukai hasil tembakau, aneka cukai, pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor, perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai,penambahandanpenguranganjenis Barang Kena Cukai, pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya. 3.
List Data Dasar | Aplikasi Dataku
  • Tata Ruang; 32. Nilai ekspor dan Impor Non Migas; 33. Input Output Industri Besar Sedang; 34. Nilai Tukar Petani (NTP) 35. Indeks yang Dibayar Petani; 36. Investasi; 37. PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha; 38. PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Kabupaten/Kota; 39. PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku ...
Peraturan Menteri Perdagangan - Ketentuan Impor Mesin ...
  • Bahwa guna mendukung upaya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc) dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan ...
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU …
  • Dasar Hukum 1 4. Referensi Hukum 2 5. Pengertian Istilah 3 BAB II KEBIJAKAN UMUM 10 1. Kebijakan Umum 10 ... Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum tata laksana, pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas, serta ... dapat digantikan dengan barang atau peralatan lain yang sejenis atau hanya dapat
SOP 1.docx - Standard Operating Procedure Pemilik Proses ...
  • Menetapkan tata cara baku untuk menanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada tempat yang berpotensi menimbulkan perusakan dan pencemaran ... dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya d. Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana ... Dasar-dasar PBG.pptx.
(PDF) K3 TAMBANG.pdf | Redho Redwan - Academia.edu
  • Dasar Hukum K-3 Pertambangan 5 2. Elemen Pemerintah dalam pengelolaan K3 pertambangan 7 3. Elemen Perusahaan dalam pengelolaan K3 pertambangan 7 4. Elemen Pengawasan Pertambangan 8 5. Implementasi K3 pertambangan 9 6.
PELATIHAN AHLI K3 KONSTRUKSI - Kementerian PUPR
  • Tata Laksana Baku (SOP) atau pedoman K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Pedoman ini sesungguhnya sangat rinci dan mencakup hampir seluruh bidang pekerjaan konstruksi. Pengenalan terhadap asuransi, yang dalam hal ini mencakup : Jaminan atas risiko kerugian yang mungkin timbul dalam proses pekerjaan pekerjaan konstruksi, dan
Kumpulan SKKNI BNSP Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ...
  • Jul 02, 2019· Kumpulan SKKNI BNSP Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Terlengkap. Berikut ini kami sampaikan kumpulan SKKNI dari ...